Pernyataan terbuka tersebut terkait polemik pengelolaan dan penamaan Taman yang diajukan bersama oleh RW 06 dan RW 07 pada tahun 2023.
Dalam suratnya, Nurachman memaparkan 7 poin tegas keberatannya:
1. Pengajuan Bersama: Bahwa Taman tersebut diajukan secara bersama-sama oleh RW 06 & RW 07 dalam Kop Surat yang tertulis RW 06 & 07 pada tahun 2023.
2. BKM Tidak Komunikatif: Bahwa BKM Harapan Jaya mengetahui manfaat Taman tersebut secara bersama-sama, tapi faktanya BKM tidak komunikatif & koordinatif secara baik kepada pihak penerima manfaat sebagaimana proposal awal.
3. RW 07 Tidak Konsisten: Ketua RW 07 juga dinilai tidak konsisten dan tidak komitmen pada tujuan awal di proposal.
*4. FKRW Tidak Mengawal:* FKRW tidak mengawal secara baik arah koordinasi dan komunikasi kepada para penerima manfaat taman dimaksud.
5. Status Lahan: Bahwa lahan tersebut bukan milik RW 07 maupun RW 06, lahan tersebut merupakan lahan tak bertuan (fasos/fasum).
6. Pemasangan Pagar Janggal: Pemasangan pagar di lokasi taman memiliki maksud dan tujuan yang tidak jelas.
7. Merasa Dipermalukan: Selama 2 tahun belakangan, dirinya selaku Ketua RW 06 telah mensosialisasikan Taman tersebut kepada warganya. Atas kejadian yang terjadi saat ini, ia merasa sangat dipermalukan.
Teguran Keras 2x24 Jam
Atas keberatan tersebut, Nurachman atas nama Ketua RW 06 Komplek Barata menegur dengan tegas semua pihak yang terlibat untuk segera melakukan koreksi atas penamaan Taman tersebut dan hal-hal lain yang diperlukan.
Ia memberikan batas waktu *2 x 24 jam* sejak surat pernyataan terbuka ini disampaikan untuk segera ditindaklanjuti.
"Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih," tutup Nurachman dalam surat pernyataannya.
Hingga berita ini diturunkan, Media MATA BIND masih berupaya mengkonfirmasi pihak FKRW Harapan Jaya, BKM Harapan Jaya, dan Ketua RW 07 untuk mendapatkan hak jawab berimbang.
Redaksi: MEDIA MATA BIND / Indra Bayu
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND