MMB SUMENEP - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep melakukan terobosan baru dengan merumuskan penyusunan roadmap percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah secara lebih terukur.
Penyusunan roadmap tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep di Ruang Rapat Potre Koneng pada Rabu (12/8/2026).
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, DR. Ir. Arif Firmanto, S.TP., M.Si., IPU., ASEAN Eng, mengatakan bahwa dokumen yang disusun diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi acuan dalam menentukan program dan kebijakan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata berkaitan dengan peningkatan angka pertumbuhan. Pemerintah daerah perlu melihat sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat menciptakan nilai tambah, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat daya saing daerah.
“Kita tidak ingin lagi hanya berbicara mengenai potensi. Kita harus bergerak dari potential-based planning menjadi action-oriented planning,” jelas Arif Firmanto saat gelar FGD tersebut.
Lanjut Arif menjelaskan, Sumenep memiliki sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan, di antaranya pertanian, perikanan, peternakan, garam, perkebunan, pariwisata, industri kreatif, UMKM, perdagangan dan jasa, serta sektor minyak dan gas bumi.
Namun kata Arif, Bappeda menilai potensi tersebut perlu dipetakan berdasarkan data dan analisis agar dapat diketahui sektor mana yang paling memungkinkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah hilirisasi. Selama ini sejumlah komoditas daerah masih memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi sebelum dipasarkan.
Arif juga menyebut, semakin besar nilai tambah yang dapat dihasilkan di daerah, semakin terbuka pula peluang peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
Selain menentukan sektor prioritas, roadmap juga akan mempertimbangkan kebutuhan investasi, penguatan UMKM, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi, digitalisasi, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, kemasan serta pemasaran.
Bappeda juga menilai program jangka pendek atau quick wins perlu dipertimbangkan agar agenda pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada target jangka menengah dan panjang.
"Kami tidak membutuhkan roadmap yang terlalu teoritis dan sulit diterapkan. Yang kami butuhkan adalah roadmap yang tajam, realistis, terukur, memiliki prioritas, memiliki target, jelas perangkat daerah penanggung jawabnya, jelas kebutuhan pendanaannya,” tegas Arif.
Lebih lanjut Arif menerangkan, dalam penyusunannya, Bappeda menekankan perlunya keterlibatan lintas sektor. Sejumlah perangkat daerah memiliki peran berbeda sesuai bidang masing-masing, mulai dari pengembangan UMKM, pertanian, perikanan, investasi, tenaga kerja, pariwisata, infrastruktur hingga transformasi digital.
Perbankan, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan lembaga penyedia data juga dipandang memiliki peran dalam memberikan masukan terhadap arah pembangunan ekonomi Kabupaten Sumenep.
Selanjutnya, melalui FGD tersebut, Bappeda mendorong agar penyusunan roadmap tidak sebatas menghasilkan dokumen administratif. Masukan terkait data, kendala pelaksanaan program, regulasi, potensi investasi maupun sektor ekonomi yang belum tergarap diharapkan dapat menjadi bagian dari penyusunan dokumen.
Arif berharap roadmap tersebut nantinya dapat menjadi salah satu rujukan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi.
“Keberhasilan percepatan ekonomi Kabupaten Sumenep tidak ditentukan oleh satu OPD, tetapi oleh sinergi seluruh kekuatan yang kita miliki,” pungkasnya.
Roadmap tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sektor prioritas, target yang hendak dicapai, kebutuhan pendanaan, pembagian peran antar-OPD serta indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan program.
Dengan pendekatan tersebut, penyusunan roadmap diarahkan untuk menjadikan potensi ekonomi daerah sebagai dasar perumusan program yang lebih terukur, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik Sumenep sebagai wilayah kepulauan.
(Ong)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND