MEDIA MATA BIND SUMENEP - Menjelang hari raya Idul Fitri 2026/1447 hijriyah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep mendorong pemerintah untuk menambah armada kapal ke kepulauan, khususnya ke pulau Masalembu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan memfasilitasi arus mudik lebaran yang aman dan nyaman, serta mengedepankan prinsip kesetaraan untuk seluruh masyarakat kepulauan.
Dengan penambahan armada kapal, dapat mengurangi kepadatan penumpang di pelabuhan, dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang akan mudik lebaran di kampung halamannya, serta dapat merayakan Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan bahagia. Rabu (25/2/2026)
Ahmad Juhairi, S.IP., M.Phil, Putra daerah kepulauan Masalembu, sekaligus
Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, mendorong pemerintah agar melakukan atisipasi terjadinya lonjakan penumpang kapal pada arus mudik lebaran tahun ini.
Menurutnya, pada hari reguler, rute Masalembu umumnya dilayani kapal Sabuk Nusantara 92 (SN 92) dari pelabuhan perak Surabaya. Sedangkan dari pelabuhan Kalianget, layanan tersedia melalui kapal SN 92 dan KM Bung Tomo.
“Kalau reguler hanya dilayani SN 92 dari Perak. Dari Kalianget ada SN 92 dan KM Bung Tomo. Tapi saat musim mudik, itu sangat kurang. Perlu ditambah minimal satu armada lagi,” jelas Ahmad Juhairi, dikutip dari mediapribumi-id.
Selain itu kata Ahmad Juhairi, kebutuhan transportasi laut meningkat signifikan menjelang Lebaran. "Selain dari Jawa dan Bali, juga ada masyarakat Masalembu yang dari luar negeri, khususnya Malaysia. Ada juga yang merantau ke Kalimantan. H-7 biasanya sudah mulai penuh," ungkapnya.
Ahmad Juhairi berharap, kepastian jadwal kapal khusus mudik perlu diumumkan jauh hari sebelum Lebaran. Informasi tersebut penting agar calon penumpang dapat merencanakan keberangkatan dengan baik, termasuk mengetahui kapasitas angkut kapal. Karena sering kali calon pemudik sudah tiba di pelabuhan, tetapi tidak tertampung.
"Selain penambahan armada, pengawasan ketat terhadap sistem distribusi tiket untuk mencegah praktik percaloan. Pembelian tiket harus dipastikan tidak ada oknum yang mempermainkan penjualan tiket atau calo yang merugikan calon pemudik,” tegasnya.
Ahmad Juhairi juga turut menyoroti perbedaan layanan transportasi laut di sejumlah wilayah kepulauan.
"Untuk rute Kangean, selain dilayani KM Sabuk Nusantara, tersedia pula kapal Holalo, DBS, dan Express. Sementara rute Masalembu saat ini hanya dilayani KM Sabuk Nusantara dan KM Bung Tomo," imbuhnya.
Masyarakat Masalembu juga berharap, kapal jenis Holalo, DBS, dan Express juga bisa melayani rute ke Masalembu, sehingga ada perlakuan yang adil.
Lanjut Ia menegaskan, kebijakan transportasi laut harus mengedepankan prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat kepulauan, baik dari sisi jumlah armada, jenis kapal, maupun kualitas layanan.
“Sesuai kewenangan, selain memaksimalkan pengawasan, kami juga akan terus mendorong adanya regulasi dan anggaran yang mendukung penyediaan transportasi laut yang memadai dan berkualitas serta mengedepankan prinsip kesetaraan untuk seluruh masyarakat kepulauan,” pungkasnya.
(Ong)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND