 |
| Foto Saat Pengecekan Ketebalan Beton Oleh Awak Media Mata Bind Dilokasi |
MEDIA MATA BIND KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi terus menggencarkan program pembangunan demi terwujudnya tata kota yang lebih baik dan nyaman bagi masyarakat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, berbagai perbaikan serta peningkatan jalan dilakukan di sejumlah wilayah, baik di kawasan pemukiman maupun ruas jalan utama. (19/11/2025).
Program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas masyarakat agar mobilitas menjadi lebih cepat, aman, dan efisien. Pekerjaan perbaikan jalan umumnya dilaksanakan oleh pihak swasta yang memenangkan tender, lelang, ataupun penunjukan langsung, sesuai ketentuan yang tercantum pada sistem LPSE Kota Bekasi.
Namun, lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR Kota Bekasi diduga membuka peluang terjadinya praktik kecurangan oleh sejumlah perusahaan pemborong. Salah satu kasus yang ditemukan yakni pada proyek peningkatan jalan di Jl. Cendrawasih No.8 Blok B, RT.002/RW.001, Jatimakmur, Kec. Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411.
Berdasarkan data informasi yang di dapat saat dilokasi Wartawan Media Mata Bind mengkonfirmasi RT dan warga yabg berada dilingkungan sekitar terkait banner papan proyek, "sepertinya untuk banner papan Proyek pekerjaan ini tidak dipasang pak" ucap warga sekitar.
Pekerjaan proyek peningkatan jalan yang berda di Jl. Cendrawasih No.8 Blok B, RT.002/RW.001, Jatimakmur, Kec. Pd. Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17411, diduga kuat pekerjaan tersebut Proyek Siluman.
 |
| Foto Ketebalan Beton |
Temuan Investigasi di Lapangan
Tim investigasi Media Mata Bind menemukan sejumlah kejanggalan pada pekerjaan proyek tersebut, di antaranya:
1. Tidak adanya pemasangan papan nama proyek, yang seharusnya menjadi standar transparansi pelaksanaan pekerjaan.
2. Ketebalan cor tidak sesuai ketentuan.
• Diduga terjadi pengurangan material oleh pihak pemborong.
• Tidak terpasangnya papan bekisting
3. Perbedaan volume pekerjaan.
•Ketika tim media cek lokasi ketebalan jalan yang baru di cor dekat sekolahan, Ketebalan Hanya 5 - 6 cm.
4. Minimnya kontrol dari pengawas lapangan.
• Pengawas Tidak Hadir Dilokasi pada saat pekerjaan berlangsung.
• Tidak ada konsultan ketika tim investigasi di lokasi.
Dengan tidak hadirnya Pengawas Dinas terkait dan Konsultan dilokasi bagaimana pekerjaan Tersebut dapat hasil maksimal serta bagus kualitasnya, jika tidak ada yang hadir ketika pekerjaan berlangsung.
Diduga Ada Unsur Pembiaran
Kurangnya pengetahuan dan pengawasan dari petugas yang bertanggung jawab menimbulkan dugaan adanya keterlibatan antara oknum pengawas dan pihak pemborong. Praktik serupa disebut bukan pertama kali terjadi dalam proyek-proyek APBD di Kota Bekasi.
Kasus ini kembali menguatkan pentingnya pengawasan ketat oleh Pemerintah Kota Bekasi agar setiap program pembangunan berjalan transparan, berkualitas, dan tidak merugikan masyarakat.
Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan internal, menindak tegas pemborong yang melakukan kecurangan, serta meningkatkan kualitas proyek infrastruktur demi kemajuan kota dan kenyamanan warganya dalam menggunakan fasilitas sudah di bangun oleh Kota Bekasi.
(Bayu)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND