MEDIA MATA BIND SUMENEP, - Inspeksi mendadak (sidak) komisi III DPRD Sumenep, pada Kamis (25/9) di dua titik lokasi pelaksanaan proyek banjir dengan anggaran senilai total 995 juta rupiah (Rp995 juta), dengan rincian proyek normalisasi dan rehabilitasi tebing Sungai Anjuk (Rp550 juta), dan proyek normalisasi dan rehabilitasi saluran pembuang Gunggung (Rp455 juta).
Hasil sidak menemukan sejumlah fakta di lapangan yang menarik bagi komisi III antara lain, pengerjaan kedua proyek itu rata-rata baru mencapai 60 persen. Namun, komisi III mendapati indikasi kejanggalan, terutama pada proyek di saluran pembuang Gunggung. Jum'at (26/9/2025)
Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep, Wiwid Harjo Yudanto menyampaikan, komisi III DPRD Sumenep melakukan sidak di dua lokasi Proyek Banjir, yakni Normalisasi dan Rehab Tebing Sungai Anjuk Kabupaten Sumenep, dan proyek normalisasi dan rehab saluran pembuang Gunggung Kabupaten Sumenep.
"Salah satu catatan penting adalah tidak adanya papan nama proyek di salah satu lokasi. Padahal, keberadaan papan nama merupakan kewajiban sebagai bentuk transparansi informasi publik," ujarnya.
Selain itu, komisi III juga menyoroti penggunaan kawat bronjong di kedua proyek. Dalam dokumen lelang, kawat bronjong dengan standar SNI tertentu menjadi salah satu persyaratan utama.
Anehnya, saat pengecekan di lapangan, kawat bronjong yang dipasang justru tidak terlihat berlabel SNI, bahkan jumlah pekerjaan bronjong yang ada relatif minim.
“Kami melihat di lapangan justru lebih banyak pekerjaan normalisasi, sementara pekerjaan bronjong sangat sedikit. Ini menimbulkan pertanyaan, kenapa saat lelang persyaratan kawat bronjong dengan kode SNI dijadikan kuncian, tetapi realisasi di lapangan justru tidak sesuai,” ungkap Wiwid panggilan politisi PKS.
Lanjut Wiwid menambahkan, temuan ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil pihak kontraktor pelaksana. Menurutnya, ada sejumlah informasi lain yang perlu dikroscek lebih jauh agar persoalan tidak berhenti pada sidak semata.
Anggota komisi III DPRD Sumenep, Abdurrahman, menyoroti sikap Bidang SDA Dinas PUTR. Saat sidak pihaknya sudah berusaha meminta RAB kedua proyek.
"Kita sudah minta RAB kedua proyek, tapi terkesan sengaja tidak memberikan, ini ada apa sebenarnya, aneh dan mencurigakan," kata politisi PPP itu didampingi Akhmadi Yasid, politisi PKB yang juga anggota komisi III lainnya.
Sidak komisi III ini dilakukan setelah rapat kerja Komisi III dengan Dinas PUTR Sumenep. Turut hadir langsung Kepala Dinas PUTR, Eri Susanto, bersama sejumlah kepala bidang.
Komisi III memastikan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, demi memastikan kualitas proyek yang menyangkut keselamatan masyarakat dari ancaman banjir benar-benar terjamin.
(ONG)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND