MMB SUMENEP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), menjadi bagian strategi dari percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD), terutama di sektor ekonomi dan layanan publik daerah.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Agung Keraton Sumenep tersebut, Kamis 19 Juni 2025, merupakan salah satu fokus utama program Pemkab Sumenep dalam membangun ekosistem transaksi digital, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong UMKM agar beralih dari transaksi tunai ke digital. Menurutnya, transformasi digital merupakan tahapan penting yang harus dilakukan secara konsisten untuk mendukung perekonomian inklusif.
"Digitalisasi akan meningkatkan daya saing UMKM ditengah perkembangan teknologi serta perubahan pola transaksi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Sumenep telah mulai menerapkan sistem pembayaran digital dengan menggunakan QRIS sebagai metode transaksi di lingkungan UMKM.
"Sebagai langkah awal, dua pasar tradisional yakni Pasar Minggu dan Pasar Tajamara dijadikan lokasi percontohan penggunaan QRIS," ungkapnya.
Lanjut Bupati Sumenep menjelaskan, digitalisasi transaksi UMKM penting agar pelaku usaha lebih efisien dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Penerapan digitalisasi memerlukan koordinasi aktif dengan pelaku UMKM agar sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ia menyadari bahwa transformasi digital tidak bisa dilakukan sepihak, perlu sinergi dan keterlibatan berbagai pihak terkait.
"Setiap tahapan harus menyesuaikan kondisi riil UMKM, supaya tidak menyulitkan, justru membantu meningkatkan produktivitas usaha," imbuhnya.
Pemerintah juga mengedukasi pelaku UMKM mengenai manfaat digitalisasi agar mereka siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, sebagai upaya ini menjadi bagian dari strategi daerah dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis teknologi digital yang menyentuh semua sektor.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Pimpinan Bank Indonesia (BI), Farid Efendi, mengapresiasi program digitalisasi Pemkab Sumenep tersebut. Ia menyebutkan, angka digitalisasi di Kabupaten Sumenep mencapai 97 persen dan menjadi yang tertinggi di kawasan Pulau Madura.
Farid Efendi menilai, capaian ini merupakan indikator bahwa masyarakat Sumenep sudah cukup familiar dan terbuka dengan sistem pembayaran digital. Penggunaan QRIS mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menjamin keamanan serta transparansi keuangan UMKM.
"Tidak hanya untuk transaksi UMKM, digitalisasi juga menyasar sistem keuangan daerah, termasuk untuk belanja, pajak, dan retribusi publik," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumenep, Faruk Hanafi menyatakan TP2DD telah dibentuk sejak 2021 untuk percepatan sistem digital.
"Program digitalisasi yang sudah berjalan antara lain pembayaran e-PBB lewat QRIS, dan penerbitan e-SPPT di tingkat desa dan kelurahan," tukasnya.
Lanjut Faruk menjelaskan, QRIS juga dapar dipakai untuk pembayaran pajak restoran, hotel, serta layanan kesehatan di Puskesmas wilayah kepulauan Sumenep.
Dengan terus berkembangnya sistem ini, diharapkan seluruh transaksi pemerintah dan masyarakat dapat berjalan cepat, efisien, dan transparan.
"Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan zaman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," pungkasnya.
(Ong)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND