MEDIA MATA BIND Tanjungpinang – Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan Pemda terhadap program tiga juta rumah di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (9/3/2026).
Menurutnya, belanja pemerintah merupakan instrumen penting untuk menggerakkan peredaran uang di masyarakat sekaligus mendorong aktivitas sektor swasta.
“Belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang dan menstimulasi sektor swasta,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan daerah yang diikuti realisasi belanja yang juga tinggi sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan optimal.
Mendagri turut mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik, salah satunya Provinsi Jawa Barat yang mencatat realisasi pendapatan 16 persen dan belanja 15 persen.
Sebaliknya, ia menyoroti masih adanya daerah dengan pendapatan tinggi namun realisasi belanja rendah. Kondisi tersebut membuat dana APBD justru mengendap di bank dan tidak berkontribusi maksimal pada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.
“Kalau pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah, uangnya hanya tersimpan dan perputaran ekonomi kurang bergerak,” jelasnya.
Khusus untuk Kepulauan Riau, Tito mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,89 persen secara year-on-year, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,39 persen pada triwulan IV 2025.
Selain itu, tingkat inflasi di provinsi tersebut pada Februari 2026 juga tergolong terkendali di angka 3,54 persen.
Menurut Tito, capaian tersebut menunjukkan pengendalian inflasi di daerah berjalan cukup baik dan stabil.
Riyan
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND