MEDIA MATA BIND SUMENEP- Forum Group Discussion (FGD) dengan tema 'Pengembangan Potensi Desa, UMKM dan KDMP, yang digelar di kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH., mengingatkan para kepala desa agar pengelolaan keuangan Dana Desa tidak berhenti pada tumpukan laporan administrasi semata, namun lebih pada kegiatan konkrit yang dibutuhkan masyarakat.
"Keuangan desa itu bukan hanya urusan administrasi, yang masyarakat butuhkan adalah hasil konkret apakah anggaran itu benar-benar menyentuh mereka (masyarakat) atau tidak,” kata Bupati menegaskan. Jum'at, (14/11/2025)
Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo juga menegaskan, Dana Desa sebagai mesin percepatan pembangunan di tingkat akar rumput. Karena itu, ia meminta pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan warga. Menurutnya, kemajuan desa merupakan barometer perkembangan daerah.
"Kalau desanya maju, kabupatennya juga ikut maju. Kepala desa harus bekerja dengan integritas dan kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri," ujarnya.
Bupati memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep siap mengawal dan mendampingi desa agar pengelolaan Dana Desa tetap berada di jalur yang benar dan tepat sasaran.
"Desa-desa di Sumenep tidak hanya berkembang, tetapi juga naik kelas menjadi desa mandiri. Program yang berpihak kepada masyarakat, layanan publik yang semakin baik, serta pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi prioritas. Dana Desa bukan formalitas, tapi motor perubahan," paparnya.
Selain itu kata Bupati, penggunaan teknologi digitalisasi harus menjadi standar baru bagi desa-desa yang ingin berkembang pesat.
"Teknologi digitalisasi mempercepat administrasi, memperkuat transparansi, dan mempermudah pelayanan. Kepala desa jangan takut berinovasi," imbuhnya.
Achmad Fauzi optimistis, sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat akan melahirkan pembangunan yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan maju.
“Kalau sinergi ini kuat, desa-desa kita bukan hanya berkembang, tapi bisa menjadi pionir,” pungkasnya.
FGD Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tersebut, dihadiri sejumlah pejabat terkait, antara lain Plt Kepala Inspektorat Sumenep, Kepala DPMD, Kepala Diskop UKM dan Perindag, Kepala Dinas Sosial, para camat, serta perwakilan kades beserta jajaran.
(Ong)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND