MEDIA MATA BIBD Singkawang - Kalimantan Barat Terkait penutupan beberapa kantor atau Gerai cabang PT. Sicepat Ekspres Indonesia dan Singkawang Sortation di wilayah kalimantan Barat, khusus nya di wilayah kota singkawang, propinsi kalimantan barat. Rabu 18/Januari/2023, pukul 09.00 wib, kurang lebih 30 orang karyawan/pekerja PT. Sicepat Ekspres Indonesia mendatangi Kantor Disnaker kota singkawang, propinsi kalimantan Barat.
Terkait kedatangan karyawan/pekerja PT. Sicepat Ekspres Indonesia ke kantor Disnaker kota singkawang, untuk melakukan mediasi dalam hal pembahasan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan apa saja hak-hak karyawan/pekerja yg wajib di terima sesuai dengan ketentuan aturan UU tenaga kerja.
Kedatangan karyawan/pekerja PT. Sicepat Ekspres Indonesia diterima oleh Sidik, H.I, selaku Mediator Hubungan Industrial di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja kota Singkawang. Dari karyawan/perkerja PT. Sicepat Ekspres Indonesia, adapun yang hadir dari cabang singkawang sortation, Gerai cabang singkawang tengah dan Gerai cabang singkawang barat.
"Sidik, H.I selaku mediator hubungan industrial kota singkawang, diawal acara mediasi tersebut menyampaikan, "Saya pertama-tama mengucapkan terimakasih atas kunjungan karyawan/pekerja PT. Sicepat ke kantor Disnaker kota singkawang, dan apa yang mau di sampaikan atau yang mau dipertanyakan, saya persilakan kepada perwakilan karyawan/pekerja PT. Sicepat Ekspres Indonesia.
"Selama ini banyak aturan-aturan di perusahaan tempat kami bekerja (PT. Sicepat Ekspres Indonesia) yang dimana aturan tersebut kami anggap sudah melenceng atau tidak sesuai dengan ketentuan UU tenaga kerja, contohnya' ada karyawan/pekerja yang di putus hubungan kerja (PHK) dan status karyawan/pekerja tersebut dulunya Karyawan PT. Sicepat dan di alihkan status nya ke karyawan OS atau karyawan kontrak, lalu karyawan tersebut di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) tampa ada menerima kompensasi dari pihak perusahaan tersebut, mohon Penjelasan nya "Ucap Erwinsya selaku koordinator Gerai cabang PT. Sicepat, Singkawang Tengah.
"Perlindungan selaku koordinator sortation singkawang juga menyampaikan hal yang sama apa yang disampaikan oleh Erwinsya,.."Saya berharap apa yang jadi persoalan kami ini selalu karyawan PT. Sicepat bisa mendapatkan hak nya kami sesuai dengan ketentuan UU tenaga kerja, kami juga berharap dari Pihak Disnaker bisa membantu kami selaku karyawan/pekerja PT. Sicepa Ekspres Indonesia dan juga Karyawan/Pekerja yang status karyawan kontrak (OS) bisa mendapatkan Kompensasi dari pihak perusahaan, yang mana perusahaan PT. Sicepat saat ini sudah banyak menutup Gerai-gerai/kantor cabang di wilayah kalimantan Barat dan beberapa wilayah propinsi yang ada di indonesia. Masalah hak-hak kami ini seharusnya kami terima dan selama ini ada juga karyawan/pekerja yg di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh pihak perusahaan tidak mendapatkan kompensasi.
Kami selaku karyawan/pekerja bisa saja menduga-duga bahwa perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, banyak menutup Gerai atau kantor cabang di setiap wilayah, karena untuk mengurangi jumlah karyawan atau untuk tidak mampu membayar Pesangon Tunjangan Hari Raya (THR), bisa saja hal ini terjadi, karena hari raya 2023 tidak lama lagi.. Tapi apa alasan dari pihak menejemen Perusahaan PT. Sicepat Ekspres Indonesia, hak kami tetap harus kami terima dan wajib pihak perusahaan memberikan hak kami tersebut sesuai dengan ketentuan UU tenaga kerja, "Ucap nya.
Dalam Acara mediasi tersebut juga di hadiri Berapa Wartawan/Media yang tegabung di Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO INDONESIA)
"Dari hasil ketenangan atau apa yang disampaikan oleh Karyawan/Pekerja PT. Sicepat Ekspres Indonesia, Adapun tanggapan dari Bidang Mediator Hubungan Industrial Disnaker Kota Singkawang, "Sidik S.H.I sebagai berikut : Dari setiap pemutusan hubungan kerja dari sebuah perusahan karyawan tetap memdapatkan konpensasi dari perusahan dengan minimal satu bulan gaji selama karyawan tersebut bekerja selama satu tahun, Dasar dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini perlu diperhatikan secara serius oleh PT. SiCepat mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah secara jelas dan lengkap mengatur mengenai dasar dan alasan dilakukannya PHK.
Dasar Hukum PHK yang harus dijadikan pertimbangan antara lain Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
PT SiCepat juga perlu melakukan segala upaya agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pasal 151 UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah menjelaskan segala kegiatan positif yang dapat menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), "jelan nya.
Red:supli.
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND