MEDIA MATA BIND SUMENEP- Maraknya praktik ilegal tata niaga dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Sumenep, dimana pelabuhan Bintaro Sumenep, Jawa Timur, diduga menjadi jalur lintasan distribusi ilegal BBM bersubsidi dengan skala besar. Oleh karenanya, integritas petugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) setempat patut dipertanyakan. Selasa (3/3/2026)
Pantauan awak media di lapangan, tidak hanya kendaran Truk yang terlihat memasuki area pelabuhan Bintaro Sumenep, tetapi juga mobil PickUp yang bermuatan ratusan jerigen berisi BBM solar yang dipindahkan ke Perahu (kapal layar motor/KLM, red) untuk dibawa menuju wilayah kepulauan Sumenep melalui jalur laut.
Terpantau, aktivitas bongkar muat berlangsung saat situasi pelabuhan relatif sepi. Sejumlah jerigen berukuran besar tampak disusun rapat di bak kendaraan sebelum dipindahkan satu per satu ke KLM yang telah sandar di dermaga pelabuhan Bintaro Sumenep.
Informasi yang dihimpun media ini menyebut bahwa, sejumlah jerigen berisi solar tersebut diduga milik seseorang berinisial B, disebut-sebut telah lama beroperasi dalam jaringan distribusi BBM ilegal. Namun identitas lengkap yang bersangkutan masih membutuhkan pendalaman aparat penegak hukum.
Seorang warga sekitar pelabuhan yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, aktivitas pengangkutan jerigen solar bukan kejadian baru.
"PickUp dan Truk bermuatan jerigen berisi BBM memang seringkali masuk pelabuhan Bintaro. Biasanya langsung dipindah ke perahu. Hal itu udah lama terjadi,” ungkapnya.
Munculnya aktivitas pemuatan solar dalam skala besar di pelabuhan Bintaro Sumenep tersebut, memantik pertanyaan publik terhadap integritas dalam menjalankan tugas dan wewenang, serta fungsi pengawasan pihak KSOP dan atau KPLP setempat.
Sebagaimana diketahui, tugas dan wewenang KSOP, diantaranya melakukan pengawasan keselamatan dan Keamanan, memastikan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan, dan keamanan berlayar, serta menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
Adapun KPLP, diantaranya bertugas dan berwenang dalam melakukan penegakan hukum, pengawasan keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta melakukan operasi patroli dan pengamanan laut.
Selain itu, KPLP dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Menghentikan dan memeriksa kapal yang dicurigai melanggar aturan di laut. Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut. Menindak pelanggar keselamatan dan keamanan pelayaran.
Seorang aktivis menilai, aktivitas pengangkutan ratusan jerigen berisi BBM solar dalam jumlah besar mustahil tidak terlihat jika pengawasan berjalan optimal. Solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan dan masyarakat kecil justru diduga diperjualbelikan kembali melalui jalur ilegal dengan keuntungan besar.
Penggunaan truk dan mobil pick up dalam distribusi jerigen skala besar dinilai menunjukkan adanya sistem distribusi yang terorganisir, bukan aktivitas individu semata.
Oleh sebab itu, masyarakat mendesak aparat kepolisian, instansi pengawas energi, serta otoritas pelabuhan segera melakukan investigasi terbuka terhadap aktivitas di Pelabuhan Bintaro Sumenep. Kritik juga diarahkan kepada aparat yang dinilai kerap hanya melakukan penindakan sesaat tanpa pencegahan berkelanjutan.
“Kalau kegiatan sebesar itu masih tetap berjalan, masyarakat pasti bertanya siapa yang mengawasi?,” kata aktivis tersebut.
Menurutnya, ironis jika maraknya dugaan distribusi solar secara ilegal dalam jumlah besar, nelayan kecil di sejumlah wilayah kepulauan Sumenep justru kerap mengeluhkan kelangkaan BBM subsidi. Fenomena ini memperlihatkan ketimpangan distribusi energi, dimana pihak yang seharusnya menerima manfaat subsidi justru mengalami kesulitan mendapatkan solar.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi pihak-pihak terkait atas dugaan aktivitas ilegal tata niaga dan distribusi BBM jenis solar bersubsidi yang menggunakan kendaraan mobil pick up dan truk bermuatan ratusan jerigen di Pelabuhan Bintaro Sumenep.
Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memastikan tindak lanjut atas temuan tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas aparatur penegak hukum, apakah praktik mafia BBM benar-benar akan diberantas atau kembali menjadi persoalan lama yang berulang tanpa penyelesaian nyata.
(Ong)
Posting Komentar
MEDIA MATA BIND