Reses 1 Tahun Sidang 2025, Fraksi NasDem DPRD Sumenep Sampaikan Poin Penting Aspirasi Masyarakat


MEDIA MATA BIND SUMENEP - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Fraksi Partai NasDem menyampaikan 10 (sepuluh) poin penting yang merupakan hasil serap aspirasi masyarakat kesatu (Reses 1) tahun sidang 2025, yang mana pelaksanaannya dimulai pada tanggal 07 sampai dengan 14 November 2025 lalu.

Melalui juru bicara Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Sumenep, Samsiyadi S.A.N., menyampaikan pelaksanaan kegiatan Reses anggota DPRD kabupaten Sumenep dipergunakan untuk mengunjungi Dapilnya dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sumenep 09 Oktober 2025, pelaksanaan masa Reses I tahun sidang 2025, pelaksanaannya dimulai pada hari Jum’at tanggal 07 s/d hari Jum’at tanggal 14 November 2025," ungkapnya. Selasa (18/11/2025)

Oleh karena itu kata Samsiyadi, sangatlah logis jika masyarakat didapilnya menyuarakan berbagai aspirasi demi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep.

"Maka, seluruh anggota Fraksi Partai Nasdem telah melaksanakan Masa Reses 1 tersebit dengan maksimal dan sebaik-baiknya," ujarnya.

Selanjutnya Samsiyadi menyampaikan hasil pelaksanaan Reses 1 ini, yang dihimpun dari masing-masing anggota Fraksi Partai Nasdem, telah dirangkum dan disimpulkan sebagai berikut.

1. Rakyat pulau masalembu meminta agar pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan pembangunan PT. PLN di wilayahnya. 

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan listrik di pulau maskambingan, pulau karamian, dan Kecamatan Raas.

2. Rakyat meminta pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan Polair  maupun Poskamladu di Pulau Masalembu, mengingat semakin banyaknya aktifitas kapal penangkap ikan dari luar daerah.

Pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan upaya serius dalam penyediaan fasilitas pengolahan hasil perikanan di kepulauan.

3. Rakyat kepulauan dapil 7 (Masalembu, Gayam dan Nonggunong dan Raas) meminta agar pemerintah daerah agar memaksimalkan langkah-langkah pengawasan anggaran guna memastikan anggaran yang masuk ke kepulauan benar-benar di kelola dengan baik dan dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Serta perlu dilakukan audit secara berkala dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan ke publik.

Rakyat juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua pegawai pemerintahan di kepulauan dan berlakukan sanksi tegas bagi pegawai pemerintah yang tidak menjalankan tanggungjawab tugasnya secara baik, amanah, dan seringkali meninggalkan wilayah tempat dimana mereka bertugas.

4. Masyarakat meminta Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah percepatan untuk peningkatan infrastruktur publik di kepulauan, khususnya infrastruktur jalan dan pelabuhan. 

Salah satu pelabuhan yang saat ini memerlukan perbaikan adalah pelabuhan pulau masalembu. Sedangkan soal infrastruktur jalan, tingkat kerusakannya hampir menyeluruh diseluruh wiliyah kepulauan.

5. Rakyat meminta Pemerintah Daerah segera melakukan upaya maksimal guna menyediakan kapal yang layak dan memadai untuk masyarakat kepulauan. Baik yang sifatnya peremajaan kapal maupun penambahan kapal.

6. Satu-satunya kecamatan di kepulauan yang tidak punya dermaga adalah kecamatan kangayan, dan sifatnya sangat mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan secara umum dan yang lebih utama masyarakat kangayan.

7. Masyarakat kepulauan juga meminta kepada pemerintah daerah melakuakan perbaiakan atau pengaspalan jalan yang sudah sangat rusak parah, yaitu dari Desa Kalinganyar menuju  Desa Pajennanger Kecamatan Arjasa.

8. Tambahan penguatan modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) demi memperluas usaha produktif masyarakat serta mendorong kemandirian ekonomi Desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dengan tambahan modal memungkinkan Bumdes untuk memperluas jenis dan skala usahanya, seperti pengolahan produksi, distribusi, pemasaran produk unggulan desa, pariwisata desa, atau jasa perkreditan.

9. Masyarakat desa meminta agar pemerintah daerah juga dapat melakukan peningkatan sarana olahraga di desa melalui pembangunan dan perbaiakan fasilitas seperti lapangan sepak bola, voli, futsal dan sarana area outdoor. 

Selain fasilitas fisik, pengelolaan dan dukungan dari pemerintah sangat penting untuk mewujudkan desa yang sehat, dan berprestasi. Dan sangat penting juga pemerintah daerah untuk memberikan perhatian dan apresiasi terhadap atlet guna meningkatkan motivasi, rasa percayadiri, dan menjamin masa depan mereka. Ini juga membantu menciptakan ekosistem olahraga yang positif dan berkelanjutan.

10. Sangat penting juga pemerintah untuk memastikan agar mengoptimalkan peningkatan kualitas pendidikan di daerah, umumnya berfokus pada peningkatan sarana dan prasarana, kualitas tenaga pendidik, peningkatan akses dan mutu pendidikan. 

Hal ini juga berkontribusi pada kemajuan ekonomi daerah, pengembangan karakter, dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan.

"Kami sangat mengharap hasil Reses kesatu penyerapan aspirasi dari pimpinan serta anggota fraksi partai Nasdem yang didapat dari masyarakat tersebut betul-betul ditindaklanjuti, sehingga hasil Reses kesatu ini dapat menjadi bagian dari dokumen perencanaan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing khususnya di Kabupaten Sumenep," pungkasnya.

(Ong)

Post a Comment

MEDIA MATA BIND

أحدث أقدم