MEDIA MATA BIND KAB. BEKASI — Gelaran Jambore Penggiat Pariwisata 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi kini menjadi sorotan. Kegiatan yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bekasi ini disebut-sebut hanya menjadi ajang seremonial tahunan tanpa dampak signifikan terhadap pengembangan pariwisata daerah.
Acara yang berlangsung meriah dengan lomba tari, bazar UMKM, stand promosi destinasi wisata, dan talkshow pariwisata tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Plt Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, serta perwakilan dari Desa Wisata Kampoeng Kita. Namun di balik kemeriahan itu, muncul dugaan bahwa kegiatan ini hanya menjadi alat untuk menyerap anggaran dan memenuhi target kinerja tahunan.
Beberapa sumber internal dan pelaku wisata menilai pola pelaksanaan kegiatan pariwisata di Kabupaten Bekasi selama ini berjalan tidak transparan dan cenderung dikuasai oleh kelompok tertentu. Event organizer (EO) yang menangani kegiatan Jambore tahun ini disebut-sebut merupakan langganan tetap, tanpa proses keterlibatan yang terbuka bagi pelaku kreatif atau komunitas wisata lokal.
“Nama EO-nya itu lagi, konsepnya juga itu-itu saja. Kalau begini terus, pariwisata Bekasi tidak akan berkembang karena pelaku lokal hanya jadi penonton,” ungkap salah satu penggiat pariwisata yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, pola pengulangan narasumber pada setiap acara juga menuai kritik. Banyak pihak menilai Dinas Pariwisata tidak memberikan ruang bagi tokoh-tokoh muda atau pelaku wisata baru untuk tampil dan berbagi gagasan. “Seolah semua sudah diatur dan dibagi. Bidang-bidang dalam dinas pun punya ‘jatah’ proyeknya masing-masing,” ujar sumber lain.
Dugaan adanya sistem monopoli proyek dan pembagian internal di lingkungan Dinas Pariwisata membuat publik mempertanyakan efektivitas penggunaan dana APBD. Padahal, semangat utama kegiatan semacam Jambore seharusnya menjadi ajang penguatan kapasitas, inovasi, dan kolaborasi antar pelaku wisata, bukan sekadar proyek penghabisan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut. Sementara itu, sejumlah komunitas wisata berharap agar pemerintah daerah melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap setiap kegiatan pariwisata yang dibiayai APBD, demi mewujudkan tata kelola yang transparan, profesional, dan berpihak pada kemajuan pariwisata daerah.
Riyan
إرسال تعليق
MEDIA MATA BIND