MEDIA MATA BIND SUMENEP, - Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Sumenep siap menjalankan dan mensukseskan program swasembada pangan nasional melalui penguatan sektor perikanan.
Hal ini disampaikan Abd Azis Salim Sabibi, ST., dalam sambutannya di acara halal bihalal HNSI dan MP3S di aula Kodim 0827/Sumenep, pada Senin 29 April 2025.
Menurut Azis Salim Sabibi, dengan terselenggaranya acara halal bihal HNSI dan MP3S ini tentu memiliki tujuan yakni mempererat tali silaturahmi diantara kita dan pemerintah kabupaten Sumenep.
"Kita tentu ingin Sumenep lebih maju, Sumenep lebih berjaya. Oleh karena itu apa yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, bagaimana pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan, dan salah satu swasembada pangan itu adalah sektor perikanan," ujarnya.
Lanjut Azis menyampaikan, perikanan adalah salah satu swasembada yang tidak akan putus atau punah, karena laut selalu terbuka, kita kapan saja bisa menangkap ikan, kita tidak perlu memelihara atau memberi makan ikan, kita tinggal datang saja ke laut untuk menangkap ikan.
Selain itu kata Azis, kita tahu bahwa pemerintah juga mencanangkan swasembada pangan di sektor pertanian, untuk subsidi pupuk saja pemerintah mengeluarkan anggaran kurang lebih 700 miliar setiap tahun. Tapi pertanyaannya, kira-kira berapa pendapatan pertanian dalam satu tahun?
"Saya ingin bertanya berapa sih anggaran dinas Perikanan dalam setahun?, miris sebenarnya, karena anggarannya hanya 2 miliar rupiah," ungkapnya.
Lalu kata Azis, bagaimana swasembada pangan ini bisa terujud hanya dengan anggaran 2 miliar rupiah dalam setahun. Bagaimana bisa swasemba dengan anggaran hanya 2 miliar harus mencakup kebutuhan se kabupaten.
"Oleh karena itu kami ingin, bagaimana nanti peran nelayan bersama pemerintah bisa membantu kepentingan negara di swasembada pangan. Bagaimana nanti dinas perikanan melakukan upaya untuk menaikkan anggaran ini tidak lagi 2 miliar, namun idealnya adalah 100 miliar," harapnya.
Lebih lanjut Azis menyampaikan, dengan anggaran 100 miliar ini tentu akan disambut gembira oleh para nelayan, mengingat 60% penduduk Sumenep adalah nelayan, dan luas laut kita 50 ribu kilometer persegi (50.000 km²).
Tapi kata Azis, perhatian pemerintah untuk sektor perikanan sangat minim. Kenapa justru sektor pertanian untuk subsidi pupuk saja mencapai 700 miliar. Kira-kira adakah database yang menunjukkan hasil pendapatan pertanian kita sebesar subsidi yang dapat.
"Kenapa pemerintah daerah kita tidak mengusulkan ke pemerintah pusat, untuk sektor kelautan dan perikanan agar anggaran sektor perikanan di daerah ini lebih besar, sehingga melalui meningkatan sumberdaya kelautan dan perikanan, Sumenep kedepan tidak lagi menjadi Kabupaten rengking ke-3 termiskin se Jawa Timur, namun menjadi rengking 3 besar kesejahteraan rakyatnya," pungkasnya.
Diketahui bersama bahwa, kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah laut 50.000 Km², dengan jumlah pulau 126. Yang berpenghuni 48 pulau (38% dari total pulau) dan yang tidak berpenghuni78 pulau (62% dari total pulau).
Oleh karenanya, kabupaten Sumenep termasuk wilayah maritim karena memiliki wilayah laut yang luas dan terdiri dari banyak pulau. Sehingga sudah sepatutnya pemerintah kabupaten Sumenep dapat memanfaatkan potensi kelautannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
(Ong)
إرسال تعليق
MEDIA MATA BIND